*pura2 ga kenal*

Meski masih dalam tahap wacana, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikabarkan akan mengeluarkan fatwa haram merokok bagi umat Islam. Isu ini dapat menjadi kontroversi baru karena bisa membuat punahnya sebuah ekosistem dan komunitas yang sudah mapan.

Persoalannya, tentu adalah bagaimana mengatasi krisis yang terjadi pasca fatwa haram oleh MUI. Siapakah yang bertanggungjawab atas dampak negatif dari dikeluarkannya fatwa ini ? Apakah MUI juga sudah memikirkan dampak-dampaknya ?

Memang, seharusnya MUI ikut memikirkan dan turut bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh fatwa ini. Sayangnya, pengalaman saat pelarangan Ahmadiyah yang memicu kekerasan antar kelompok beragama (yang menimbulkan kerusakan aneka fasilitas), peran MUI pasca pelarangan itu, secara sosial maupun ekonomis terkesan sangat kecil.

Padahal, jika fatwa rokok haram diluncurkan pun pasti dampak sosial ekonomisnya juga akan luar biasa besar. Rokok merupakan salah satu penyumbang devisa bagi negara, dan juga penyumbang berbagai kegiatan (sponsorship) bahkan dalam event resmi pemerintahan dan keagamaan.

Bukan itu saja, berapa juta orang yag akan mendapat kesengsaraan akibat masalah ini. Pengusaha dan karyawan pabrik rokok, meskipun banyak barangkali masih bisa dihitung. Tetapi, berapa jumlah tetangga kita yang menjadi tukang rokok di sepanjang jalan, tentu jumlahnya akan menjadi sangat banyak.

Dalam konteks ini, kita mengharapkan agar para ulama juga turut membantu memikirkan nasib dan masa depan jutaan komunitas manusia yang menggantungkan hidupnya kepada industri rokok. Terima kasih.

*masih masuk angin